SISTEM INFORMASI PEDESAAN ?

Banyak orang yang masih menutup sebelah mata akan operasional pemerintah desa. Caba banyangkan bila Pemerinatahan Desa mogok kerja satu bulan. Data kependudukan ditingkat kabupaten / UPTD dan kecamatan akan tidak bisa di update. Dinas atau lembaga pemerintah seringkali datang dengan blangko kosong meminta desa untuk mengisi Masing-masing dinas dengan versinya. Yang merepotkan adalah permohonan untuk data yang sama namun dengan versi blangko yang berbeda. Coba bayangkan dalam rangka pendataan warga miskin dari Dinas KPBM, DKK, Puskesmas, Kecamatan, Disdik mereka membutuhkan data berdasarkan kebutuhan dan versi mereka. Data saat diberi data base desa mereka tetap meminta pemerintah desa mengisi blangko yang disodorkan.

Inilah potret desa yang sesunggugnya. Disamping kepala desa sebagai ujung tombok terdepan kesejahteraan masyarakat namun juga diminta sebagai ujung tombok kebutuhan masyarakat. Alih-alih desa itu kaya dengan bondo desa namun bagaimana dengan desa yang miskin.

Disinilah dibutuhkan pengertian bersama dalam mensikapi permasalahan. Syukur-syukur pemerintah desa itu disediakan sarana dalam rangka back up data / program data kependudukan seperti yang sudah diusung oleh pemerintah Cilacap walaupun meninggalkan masalah. Itupun karena ada oknum yang bermain. Tapi yang diperlukan adalah kesadaran dari pemerintah daerah kabupaten dalam rangka mempermudah kerja pemerintah desa.

Kalau pemerintah desa mudah mendata masyarakatnya maka kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka memotret keadaan masyarakat akan lebih akurat.

Gimana Pak Jasri ?…………

Tag: banjarkulon, banjarmangu, Banjarnegara, Darunnajah, Desaku, dieng, dikmenjur, disdik, guru, jawa tengah, jawatengh, kabupaten, pemda, pendidikan, pesantren, pondok, pondok pesantren, provinsi, psmk, sekolah menengah kejuruan, sertifikasi, smk, smk darunnajah, smkdarunnajah, watulembu